Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Lampung menggelar rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Lampung, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Pepadun Kanwil Kemenkum Lampung tersebut dipimpin Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Laila Yunara. Rapat turut dihadiri Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Pringsewu, Sekretaris BPKAD, Bagian Hukum Setdakab Pringsewu, serta jajaran perancang peraturan perundang-undangan.
Dalam arahannya, Laila menegaskan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan rancangan regulasi tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maupun tumpang tindih dengan ketentuan yang telah berlaku.
Menurutnya, penyusunan Ranperda juga harus memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya.
Sementara itu, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Dina Sirat, menjelaskan bahwa Ranperda tersebut disusun sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk melakukan penambahan penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Lampung.
Penyusunan regulasi itu juga mengacu pada Pasal 79 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjadi salah satu dasar pengaturan penyertaan modal pemerintah daerah.
Berdasarkan hasil pembahasan, rapat menyepakati draf Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Lampung dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya, yakni proses fasilitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan berlanjutnya pembahasan tersebut, regulasi penyertaan modal diharapkan memiliki landasan hukum yang kuat, sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan daerah dan investasi pemerintah Kabupaten Pringsewu pada Bank Lampung. (*)
