Gadingrejo, Retorikalampung.com — Kekecewaan publik akhirnya memuncak. Puluhan perwakilan masyarakat dari 10 pekon di Kecamatan Pagelaran Utara (Pantura) dan Pekon Banyumas mendatangi Kantor Bupati Pringsewu, Senin (27/5/2025), menuntut tanggung jawab pemerintah atas puluhan tahun kerusakan jalan yang diabaikan.
Dalam forum audiensi yang diterima langsung oleh Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas beserta jajaran pejabat tinggi daerah, warga mengungkapkan kekecewaan mendalam atas lambannya penanganan infrastruktur jalan di wilayah mereka. Lebih dari 80 persen jalan lingkungan rusak berat, termasuk akses utama ke Kecamatan Banyumas yang nyaris tak layak dilalui.
“Kami ini bagian dari sejarah berdirinya Kabupaten Pringsewu. Tapi jangankan dibangun, diperhatikan pun tidak!” ujar Nasir, tokoh masyarakat Pagelaran Utara, dengan nada geram.
Meski mendapat respons dari Pemkab Pringsewu melalui Kepala Dinas PUPR Ahmad Saefuddin, yang berjanji mengupayakan pembangunan jalan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) atau skema Inpres, publik menilai itu hanyalah janji lanjutan dari rangkaian janji sebelumnya yang tak kunjung terealisasi.
“Kalau sampai 2027 bantuan pusat tidak turun, baru kita anggarkan dari APBD,” kata Ahmad. Sebuah pernyataan yang justru menunjukkan bahwa warga harus terus bersabar—hingga dua tahun ke depan tanpa kepastian yang konkret.
Kritik keras datang dari Sugianto, tokoh masyarakat Banyumas. Ia menilai bahwa pembangunan di Kabupaten Pringsewu terkesan berwajah timpang.
“Jalan penghubung antar kecamatan rusak, jalan lingkungan rusak. Lalu pembangunan itu untuk siapa?” tanyanya tajam.
Senada, Haryadi, Ketua Karang Taruna Pagelaran Utara, mengingatkan bahwa kesabaran masyarakat sudah nyaris habis. Rencana aksi demonstrasi yang semula dijadwalkan 26 Mei hanya dibatalkan demi menghormati ruang dialog. Namun, jika tak ada tindakan nyata, masyarakat siap kembali turun ke jalan.
“Kami sudah terlalu lama jadi penonton pembangunan. Kalau ini terus berlarut, kami tidak akan diam lagi,” tegas Haryadi.
Apa yang terjadi di Pagelaran Utara adalah gambaran nyata tentang ketimpangan perhatian dan alokasi pembangunan antar wilayah. Di tengah gencarnya pembangunan di pusat kabupaten dan wilayah strategis lainnya, desa-desa di Pantura seperti terlempar dari prioritas.
Sudah saatnya Pemkab Pringsewu berhenti menyusun narasi janji dan mulai menepatinya. Jalan bukan sekadar infrastruktur fisik—ia adalah denyut nadi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan warga. Membiarkan jalan rusak puluhan tahun adalah bentuk nyata abainya negara terhadap rakyatnya sendiri.(*)
