Pemkab Pringsewu dan BUMD DKJ teken MOU Program Contract Farming 2025

PRINGSEWU ,Retorikalampung.com – Dalam rangka optimalisasi ekosistem pertanian dan ketahanan pangan ,Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pringsewu bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dan PT Food Station, teken nota kesepahaman (MOU) di bidang pertanian (contract farming).

Penandatanganan MOU sekaligus penanaman padi bersama dilakukan di areal persawahan di Pekon Candiretno, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Selasa (20/5/2025).

Bupati Pringsewu, Riyanto Pamungkas pada kesempatan tersebut berharap, kerjasama dapat berjalan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Pringsewu. Dimana, berdasarkan angka tetap BPS tahun 2024, produksi Gabah Kering Giling (GKG) di Kabupaten Pringsewu mencapai 143.902 ton, atau setara 91.835 ton beras.

“Jumlah penduduk Pringsewu saat ini adalah 423.257 jiwa, dengan kebutuhan konsumsi beras masyarakat sebesar 31.084 ton/tahun. Artinya masih terdapat surplus beras sebesar 60.769 ton, yang merupakan potensi besar untuk mendukung ketahanan pangan baik di Lampung maupun Jakarta,” katanya.

Menurut Riyanto, selain beras, komoditas cabai juga memiliki peranan cukup strategis. Di tahun 2024, Pringsewu mampu memproduksi 5.355 ton cabai besar, sedangkan konsumsi lokal hanya sebesar 457 ton, sehingga menyisakan surplus cabai 4.848 ton.Begitu juga dengan jagung yang tingkat produksi mencapai 42.073 ton dan konsumsi lokal 1.371 ton, atau surplus jagung sebesar 40.702 ton.

Hal ini sebut Riyanto, juga menjadi peluang bagi menjaga ketersediaan sekaligus mendukung ketahanan pangan terpadu lintas wilayah, dan tentunya stabilitas harga.

“Untuk itu, saya berharap dukungan dan pendampingan baik Pemerintah Provinsi Lampung maupun DKJ, melalui Food Station, sehingga Pringsewu Makmur dapat segera terwujud,” pintanya.

Sementara, Direktur Utama PT. Food Station Jakarta, Karyawan Gunarso mengatakan, kebutuhan beras warga Jakarta mencapai 82 ribu ton/bulan.

Sementara, areal pertanian sawah di wilayah Daerah Khusus Jakarta hanya 400 hektar, sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan pangan warga Jakarta.

“Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Khusus Jakarta adalah melakukan program contract farming untuk pemenuhan kebutuhan beras atau pangan warga Jakarta,” jelas Gunarso.

Menurut Gunarso, Pringsewu menjadi salah satu daerah yang dipilih untuk membantu ketahanan pangan di Jakarta melalui program contract farming dengan PT. Food Station yang merupakan salah satu BUMD milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

“Terimakasih kepada Bapak Bupati Pringsewu beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Pringsewu atas dukungannya. Jika Pringsewu memiliki produk lain bisa juga bekerjasama dengan kami, dan kami siap untuk memasarkan produk-produk dari Pringsewu,” katanya.

Gunarso mengemukakan, kalau pihaknya memiliki jaringan sebanyak 36 ribu outlet retail di seluruh Indonesia, 33 ribu UMKM beserta ratusan pasar di seluruh wilayah Daerah Khusus Jakarta.

Turut menghadiri kegiatan, Direktur PD Berkah Jaya Budiarto, anggota DPRD Pringsewu Ahmad Hijar, Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan, sekaligus Kalepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu, Hendrid, Kepala Dinas Pertanian Siti Litawati, Kepala Dinas Perikanan, Nurfajri, jajaran pemerintahan, penyuluh pertanian, kepala pekon serta para petani.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *