JAKARTA, – Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum menyelenggarakan Refleksi Akhir Tahun 2024 di JS Luwansa Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2024).
Dengan tema “Evaluasi Kinerja Badan Strategi Kebijakan Hukum Guna Meningkatkan Kualitas Kebijakan Berbasis Bukti untuk Mendukung Asta Cita,” kegiatan ini dihadiri oleh berbagai perwakilan kantor wilayah, termasuk Kanwil Kemenkumham Lampung yang mencetak prestasi membanggakan.
Kanwil Lampung berhasil memborong dua penghargaan bergengsi, yakni:
1. Terbaik II Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan di Wilayah Tahun 2024 untuk Kategori Unggul, dan
2. Terbaik III Diskusi Strategi Kebijakan di Wilayah Tahun 2024.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala Bidang HAM Kanwil Lampung, Basnamara, sebagai apresiasi atas kontribusi signifikan Kanwil Lampung dalam mendukung tugas dan fungsi BSK Hukum sepanjang tahun ini.
Dalam sambutannya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan pentingnya refleksi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas kebijakan berbasis bukti.
“Kita harus meninggalkan pola hiper-regulasi yang menghambat efektivitas kebijakan. Perencanaan, penyusunan, dan evaluasi berbasis data menjadi kunci utama,” ujar Menkum.
Selain penghargaan, refleksi ini juga membahas capaian dan tantangan sepanjang 2024. Fokus utama diskusi meliputi penguatan Indeks Risiko Hukum (IRH) bagi pemerintah daerah, evaluasi kinerja dan anggaran BSK Hukum, merit sistem, hingga indeks layanan kesekretariatan.
Acara tersebut turut menjadi momen emosional dengan pelepasan Kepala BSK periode sebelumnya, Y. Ambeg Paramarta, yang kini menjabat sebagai Plt. Dirjen Pemasyarakatan pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
**Basnamara: “Hasil Kerja Keras Tim”**
Mewakili Kanwil Lampung, Basnamara menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas penghargaan yang diraih.
“Ini adalah hasil kerja keras seluruh tim di Kanwil Lampung. Kami akan terus berinovasi untuk mendukung kebijakan berbasis bukti dan meningkatkan kualitas layanan,” tegasnya.
Momentum ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam mewujudkan Asta Cita, visi besar yang menjadi fokus Kementerian Hukum dan HAM. (*)
