Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor guna mempercepat hilirisasi komoditas serta pembangunan ekonomi berbasis desa di Provinsi Lampung.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat menerima jajaran Pengurus Daerah Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) Lampung di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Senin (2/3/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan fokus pembangunan melalui program strategis Desaku Maju, yang diarahkan untuk menekan capital flight sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah.
“Lampung adalah provinsi kaya komoditas. Padi, jagung, dan singkong saja menghidupi sekitar 1,2 juta kepala keluarga atau hampir 70 persen populasi. Kalau tiga komoditas ini kita selesaikan tata kelolanya, Lampung bisa take off,” ujarnya.
Gubernur Mirza menjelaskan, selama ini sebagian besar komoditas Lampung masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai tambah justru dinikmati daerah lain.
Salah satu contohnya adalah produksi jagung Lampung yang mencapai sekitar 1,7 juta ton per tahun, namun belum didukung fasilitas pengeringan yang memadai di tingkat desa.
Melalui program Desaku Maju, Pemprov Lampung merancang pembangunan fasilitas pengering (dryer) secara masif di 500 desa sentra produksi.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan posisi tawar petani sekaligus memperluas hilirisasi hingga sektor pakan ternak, produksi ayam, dan distribusi pangan berbasis desa.
“Kalau jagung dikeringkan di desa, dibuat pakan di desa, ayam dibesarkan dan diproses di desa, lalu masuk ke dapur MBG di desa, kita bisa mengurangi biaya logistik, meningkatkan pendapatan petani, sekaligus memperkuat konsumsi protein masyarakat,” jelasnya.
Selain pembangunan dryer, Pemprov Lampung juga menyiapkan program pupuk organik cair (POC) di 2.000 desa guna meningkatkan produktivitas lahan hingga 15 persen.
Pemerintah juga mendorong penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar mampu menjadi offtaker komoditas lokal, mengingat dari sekitar 2.300 BUMDes berbadan hukum, baru sebagian yang aktif berkembang.
Gubernur Mirza turut menyoroti persoalan mendasar pembangunan daerah, yakni tingginya angka putus sekolah yang mencapai sekitar 30.000 anak setiap tahun serta keterbatasan kapasitas pendidikan vokasi.
“Ekonomi tidak akan tumbuh kalau SDM kita tertinggal. Karena itu, kami butuh dukungan akademisi dan alumni untuk memperkuat pendidikan vokasi desa, riset pakan ternak berbasis komoditas lokal, serta pendampingan tata kelola BUMDes,” tegasnya.
Ia menambahkan, pembangunan Lampung membutuhkan pendekatan hexahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media, serta unsur hukum.
Untuk itu, Gubernur meminta segera dibentuk tim kerja bersama antara organisasi perangkat daerah (OPD) dan Kagama guna menindaklanjuti kerja sama konkret, termasuk peluang riset, program KKN tematik, serta penguatan ekosistem ekonomi desa.
“Semangat di Lampung ini banyak sekali. Tugas kami adalah mengumpulkan dan mengoordinasikan semangat itu agar bergerak dalam satu arah yang sama memajukan Provinsi Lampung,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Kagama Lampung Qudrotul Ikhwan menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Pemerintah Provinsi Lampung dalam membangun ruang kolaborasi yang berkelanjutan.
“Kami melihat banyak program pemerintah yang sangat baik, tetapi di lapangan sering terkendala pada aspek pendampingan dan perubahan mindset.
Di sinilah Kagama ingin hadir, memastikan program itu tidak berhenti sebagai proyek, tetapi menjadi gerakan yang berkelanjutan,” ujarnya. (*)
